WACANA PROMOSI KENAIKAN PANGKAT PNTL SECARA MASSAL: “Tujuannya Untuk Menanamkan Rasa Bela Negara Atau Membangkitkan Rasa Bela Penguasa?”

Oleh: Rama Cristo, S-33.

PREFASI

Pertama-tama izinkan saya secara pribadi menyampaikan ucapan Selamat kepada PNTL (Polisi Nasional Timor Leste), yang hari ini, 27 Maret 2025, merayakan Ulang Tahunnya yang ke 25. Semoga PNTL makin sukses dan makin jaya atas berkat rahmat ALLAH Yang Maha Pengasih dan atas segala dedikasinya untuk bangsa dan negara.

Artikel ini saya tulis atas permintaan dari salah satu Pati (Perwira Tinggi) PNTL (Polisi Nasional Timor Leste), sebagaimana bisa Anda baca pesan-pesannya pada screenshot terlampir, yang mana Pati Senior PNTL terebut, yang merupakan teman baik saya, meminta saya untuk melakukan analisa terhadap wacana yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan promosi kenaikan pangkat massal PNTL.

Dikatakan kenaikan "pangkat massal" karena konon, masih berdasarkan informasi dari Pati PNTL tersebut, jumlah anggota PNTL yang akan dipromosikan kenaikan pangkatnya, berjumlah ribuan (disebutkan sekitar 2700 orang). Jujur saja, jumlah yang masif ini mengejutkan banyak orang, termasuk Oposisi pemerintah di Parlamen Nasional Timor Leste.

Seluruh sumber (tertulis) sebanyak 10 jurnal internasional yang saya gunakan dalam artikel ini, semuanya berbahasa Inggris. Anda bisa melacaknya berdasarkan link (DOI) yang saya cantumkan pada Bibliografi. Dari 10 jurnal internasional tersebut, saya sengaja tampilkan "highlight" dari dua jurnal, yang bisa Anda baca pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Higligth-nya tetap menggunakan Bahasa Inggris. Salah satunya diambil dari jurnal internasional yang diterbitkan di Ukraina, berjudul: "Organization of the National Police Activities as a Subject of the Security and Defense Sector". Highligth dari artikel ini memberikan kita perspektif lain untuk memaknai peran krusial dan fungsi vital Institusi Kepolisian.

Sementara artikel yang satu lagi berjudul: "Constitutional Exception as the Basis for Security Sector Reform in Timor-Leste". Highlight dari artikel ini, menurutku lumayan menarik. Di artikel ini, yang penulisnya kemungkinan besar orang Timor Leste, sengaja menyinggung krisis tahun 2006, sebuah krisis berdarah yang menyebabkan sejumlah anggota polisi gugur. Di artikel ini juga, sang penulis menyinggung peran PNTL di tahun 2008. Meskipun sang penulis tidak secara spesifik menyebutkan tragedi 11 Februari 2008, namun semua orang tahu bahwa tahun 2008 adalah tahun di mana Presiden Jose Manuel Ramos Horta tertembak dan harus diterbangkan ke Royal Hospital Darwin Australia, dan Mayor Alfredo Reinaldi gugur bersama pengawalnya.

Selain itu, artikel ini juga menyebutkan peran PNTL tahun 2015. Meskipun artikel ini tidak menyebtukan secara spesifik peran PNTL dalam tragedi di tahun 2015, namun menyebut tahun 2015, semua orang yang tidak mengalami alzeimer atau demensia, tentu masih ingat tragedi 8 Agustus 2015, di mana salah satu tokoh Falintil, Mauk Moruk, gugur oleh....???? (saya tidak bisa menyebtukannya secara terbuka di sini).

Semoga artikel ini bermanfaat. TUHAN YESUS memberkati kita semua. Amen...!

ABSTRAK

INTRODUKSI: Pemerintah Timor-Leste, melalui Kementerian Dalam Negeri, telah memunculkan wacana untuk promosi kenaikan pangkat secara masif bagi anggota Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL), melibatkan sekitar dua ribu personel dengan beberapa di antaranya mengalami lonjakan pangkat signifikan, seperti dari Sersan langsung ke Mayor. Wacana ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan oposisi mengenai motif dan dasar hukum yang mendasarinya.​

TUJUAN: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis wacana promosi kenaikan pangkat massal di tubuh PNTL, mengevaluasi landasan hukum yang digunakan, membandingkannya dengan praktik serupa di negara lain, serta menilai apakah langkah ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi polisi atau strategi politik penguasa.​

METODE: Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dari sumber-sumber valid seperti buku, jurnal dari sejumlah negara, maupun dokumen resmi pemerintah Timor Leste. Sementara untuk data primer artikel ini, merupakan hasil wawancara dengan beberapa informan sebagai narasumber.​

DISKUSI: Timor-Leste, sebagai negara yang relatif baru, telah mengalami berbagai dinamika dalam pembentukan institusi keamanannya. PNTL didirikan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Namun, wacana kenaikan pangkat massal ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum yang digunakan dan referensi dari negara lain yang diadopsi. Beberapa pihak mempertanyakan apakah ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi polisi atau upaya penguasa untuk memperkuat posisi di tengah isu korupsi yang melanda pemerintahan.​

HASIL: Analisis menunjukkan bahwa tidak ditemukan preseden serupa di negara lain mengenai kenaikan pangkat massal dalam institusi kepolisian. Selain itu, landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah Timor-Leste dalam wacana ini masih belum jelas, menimbulkan kekhawatiran di kalangan oposisi dan masyarakat.​

KESIMPULAN: Wacana promosi kenaikan pangkat massal di PNTL menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai motif, dasar hukum, dan implikasinya terhadap institusi kepolisian serta stabilitas politik di Timor-Leste.​

REKOMENDASI: Diperlukan transparansi dari pemerintah mengenai dasar hukum dan alasan di balik wacana ini. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa langkah ini tidak merugikan profesionalisme dan independensi PNTL.​

Kata Kunci: PNTL, kenaikan pangkat masif, Xanana Gusmão, politik, meritokrasi, bela negara, bela penguasa.​

BAB 1: PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hari ini, 27 Maret 2025, PNTL (Polisi Nasional Timor Leste), merayakan ulang tahunnnya yang ke 25. Saya secara pribadi mengucapkan selamat ulang tahun untuk PNTL dan seluruh jajarannya. Semoga PNTL semakin jaya dan semakin sukses.

Kepolisian merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum di suatu negara, memainkan peran krusial dalam melindungi masyarakat, mencegah kejahatan, serta menegakkan keadilan. Sebagai institusi yang diberi kewenangan oleh negara, kepolisian bertugas untuk memastikan ketertiban umum, menegakkan hukum secara adil, serta memberikan perlindungan kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam membangun kepercayaan publik melalui pendekatan preventif dan represif yang profesional serta berlandaskan etika dan hak asasi manusia. Dengan eksistensinya yang vital, kepolisian menjadi garda terdepan dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan suatu bangsa.

Timor-Leste, sebagai negara yang meraih kemerdekaannya pada tahun 2002, menghadapi berbagai tantangan dalam membangun institusi negara yang kuat dan mandiri. Salah satu institusi vital adalah Polisi Nasional Timor-Leste (PNTL), yang dibentuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Sejak berdirinya, PNTL telah berperan penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung proses pembangunan nasional. Dalam perjalanannya, PNTL telah mengalami berbagai perubahan dan reformasi untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitasnya. Namun, wacana terbaru mengenai promosi kenaikan pangkat secara masif bagi sekitar dua ribu anggota PNTL menimbulkan berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama dari pihak oposisi. Beberapa anggota bahkan dilaporkan akan mengalami lonjakan pangkat signifikan, seperti dari Sersan langsung ke Mayor, yang dianggap tidak lazim dan sulit ditemukan referensinya di negara lain.​

Pertanyaan utama yang muncul adalah mengenai landasan hukum yang digunakan pemerintah dalam mengusulkan wacana ini. Apakah terdapat peraturan atau undang-undang yang mendukung promosi kenaikan pangkat dalam jumlah besar dan dengan lonjakan pangkat yang signifikan? Selain itu, apakah terdapat referensi dari negara lain yang dijadikan acuan dalam mengambil keputusan ini?​

Beberapa pihak menduga bahwa wacana ini muncul sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para anggota PNTL terhadap negara dan bangsa. Namun, ada pula kekhawatiran bahwa langkah ini merupakan strategi politik dari penguasa untuk menanamkan pengaruh dan loyalitas di tubuh PNTL, terutama mengingat adanya isu korupsi masif yang melibatkan pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Xanana Gusmão. Isu korupsi yang mencapai ratusan triliun rupiah ini menimbulkan pertanyaan apakah penguasa merasa terancam dan berusaha memperkuat dukungan dari institusi penegak hukum melalui promosi kenaikan pangkat massal ini.​ Ini adalah pertanyaan krusial fihak oposisi untuk memunculkan kewaspadaan banyak orang.

Sebagai oposisi, penting untuk mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses promosi ini. Apakah mekanisme seleksi dan penilaian kinerja telah dilakukan secara objektif dan adil? Bagaimana dampaknya terhadap moral dan profesionalisme anggota PNTL lainnya yang mungkin merasa diabaikan atau tidak dihargai?​

Selain itu, perlu dipertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap struktur organisasi dan efektivitas PNTL dalam menjalankan tugasnya. Apakah promosi massal ini akan memperkuat institusi atau justru menimbulkan ketidakstabilan internal?​

Dalam konteks ini, transparansi dan partisipasi publik menjadi krusial. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk oposisi, masyarakat sipil, dan akademisi, untuk membahas dan mengevaluasi wacana ini secara mendalam sebelum mengambil keputusan final.

BAB 2: ANALISIS KRITIS TERHADAP WACANA KENAIKAN PANGKAT MASSAL PNTL

2.1. Landasan Hukum Kenaikan Pangkat PNTL

Pemerintah Timor Leste, melalui Kementerian Dalam Negeri, mengajukan wacana kenaikan pangkat massal bagi anggota PNTL dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pertanyaan utama yang muncul adalah landasan hukum apa yang digunakan untuk mendukung kebijakan ini? Secara umum, promosi pangkat dalam kepolisian biasanya mengikuti aturan yang ketat berdasarkan kinerja, masa kerja, serta kriteria lainnya yang telah ditetapkan dalam regulasi nasional maupun internasional. Dalam konteks Timor Leste, aturan terkait kepolisian tertuang dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang PNTL. Namun, tidak ada pasal yang secara eksplisit mendukung kenaikan pangkat dalam jumlah besar seperti yang diusulkan saat ini.

2.2. Perbandingan Dengan Negara Lain

Kenaikan pangkat dalam jumlah besar di institusi kepolisian jarang ditemukan dalam praktik internasional. Negara-negara dengan sistem kepolisian yang mapan, seperti Amerika Serikat dan Inggris, menerapkan sistem promosi berbasis meritokrasi yang ketat, dengan evaluasi berkala dan tes kompetensi yang harus dilewati oleh setiap anggota. Bahkan di negara-negara berkembang, promosi dalam kepolisian tetap mengikuti aturan bertahap dengan jumlah yang terbatas dalam satu periode tertentu. Oleh karena itu, wacana kenaikan pangkat massal dalam PNTL menjadi sebuah anomali yang sulit dijustifikasi.

2.3. Motivasi Politik di Balik Wacana Ini

Salah satu pertanyaan besar yang muncul dari kebijakan untuk mempromosikan kenaikan pangkat PNTL secara massal adalah motif politik yang melandasinya. Pemerintahan Xanana Gusmão saat ini sedang menghadapi berbagai tuduhan terkait korupsi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah. Dalam situasi politik yang penuh tekanan ini, muncul spekulasi bahwa kenaikan pangkat massal ini bukan semata-mata sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi anggota PNTL, melainkan sebagai upaya untuk mengamankan dukungan dari institusi kepolisian yang memiliki peran strategis dalam stabilitas pemerintahan. Apalagi akhir-akhir ini, Xanana selaku Perdana Menteri dan Ramos Horta selaku Presiden, memunculkan wacana untuk mengaktifkan kembali “Arte Marsiais dan Arte Rituais” yang telah dibubarkan oleh Xanana sendiri. Ini semakin mencurigakan. Ada apa sebenarnya?

2.4. Potensi Dampak Terhadap Profesionalisme PNTL

Salah satu kekhawatiran utama yang dikemukakan oleh oposisi adalah dampak kebijakan ini terhadap profesionalisme PNTL. Dalam organisasi kepolisian yang sehat, promosi biasanya diberikan berdasarkan prestasi dan pengalaman, bukan atas dasar kebijakan politik. Jika promosi dilakukan secara massal tanpa seleksi yang ketat, ada risiko bahwa anggota kepolisian yang tidak kompeten akan menduduki posisi strategis, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas layanan kepolisian terhadap masyarakat.

2.5. Reaksi Oposisi dan Masyarakat Sipil

Kalangan oposisi dan masyarakat sipil merespons wacana ini dengan skeptisisme tinggi. Beberapa partai oposisi, seperti Fretilin dan PLP, secara terbuka mengkritik kebijakan ini sebagai bentuk kooptasi terhadap institusi keamanan. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM pemerhati HAM dan transparansi, menuntut adanya kajian mendalam dan transparansi dalam proses kenaikan pangkat ini.

2.6. Konsekuensi Jangka Panjang Terhadap Stabilitas Negara

Dalam jangka panjang, kebijakan kenaikan pangkat massal dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, terutama dalam hal stabilitas politik dan hukum. Jika kepolisian menjadi alat politik bagi pemerintah, maka akan semakin sulit bagi Timor Leste untuk membangun institusi keamanan yang netral dan profesional. Sebaliknya, jika wacana ini terus berlanjut tanpa mekanisme pengawasan yang jelas, maka akan berisiko menciptakan preseden buruk bagi pemerintahan selanjutnya.

 

 

BAB 3: PENUTUP

3.1. Resume

Wacana kenaikan pangkat massal bagi anggota PNTL yang diusulkan oleh pemerintah Xanana Gusmão telah menimbulkan berbagai kontroversi. Dari analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan utama yang patut menjadi perhatian. Di antaranya adalah ketidaksesuaian dengan prinsip meritokrasi, ketiadaan landasan hukum yang kuat, serta potensi besar adanya motif politik di balik kebijakan ini. Selain itu, perbandingan dengan sistem kepolisian di negara lain menunjukkan bahwa langkah ini bukanlah praktik umum dalam tata kelola kepolisian yang baik. Jika kebijakan ini tetap dijalankan tanpa mekanisme seleksi yang ketat, maka profesionalisme dan netralitas PNTL akan terancam.

3.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil diskusi di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Transparansi dalam Kenaikan Pangkat: Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi dan evaluasi yang digunakan dalam promosi pangkat ini agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
2. Kepatuhan terhadap Prinsip Meritokrasi: Proses kenaikan pangkat harus berbasis kinerja dan kompetensi, bukan pertimbangan politik.
3. Kajian Akademis dan Praktis: Pemerintah sebaiknya melakukan kajian komprehensif mengenai dampak kebijakan ini terhadap profesionalisme PNTL sebelum mengambil keputusan final.
4. Penguatan Peran Oposisi dan Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil dan partai oposisi harus diberikan ruang untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan ini.
5. Evaluasi Independensi Institusi Keamanan: Langkah ini penting untuk memastikan bahwa institusi keamanan di Timor Leste tetap berfungsi secara netral, imparsial dan profesional, tanpa intervensi politik yang berlebihan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor di atas, sangat penting bagi pemerintah Timor Leste untuk berpikir matang sebelum menerapkan kebijakan yang memiliki dampak jangka panjang terhadap institusi keamanan dan stabilitas negara.

Bibliografi

Croissant, A & Lorenz, P. (2017). Timor-Leste: Challenges of Creating a Democratic and Effective State, Book Chapter•10.1007/978-3-319-68182-5_11

Cunha, R.S. (2019). Constitutional Exception as the Basis for Security Sector Reform in Timor-Leste, Book Chapter-10.1007/978-3-030-49000-3_23, New York City Law Department (Springer, Cham) - Vol. 82, pp 405-423,

Hébert, N.L. (2009). UNPOL and Police Reform in Timor-Leste: Accomplishments and Setbacks. . Journal Article - 10.1080/13533310903036442International Peacekeeping  (Routledge)

 - Vol. 16, Iss: 3, pp 393-406/

Jaworski, B. (2023). Police force as an internal security administration entity, https://rocznikiadministracjiiprawa.publisherspanel.com/article/539516/en . doi:10.5604/01.3001.0053.9516.

Kingsbury, D. (2010). Policing, Rule of Law, State Capacity and Sustainable Peace in Timor-Leste, Journal Article10.1163/187541110X504391/- Journal of International Peacekeeping , (Brill)/- Vol. 14, pp 353-374.

Kohno, T. (2022). How a New, Small and Poor Country Withstands Global Challenges: Timor-Leste’s Three Endowments, Governance in Transitional Societies in East and Southeast Asia,  Book Chapter•10.1007/978-981-99-5306-6_7 

Nickerson, R. (2022). Accommodating Incomplete DDR, Security Sector Development, and Veterans’ Issues to Peacebuilding Efforts: National Responses, Suco, and Local Security in Timor-Leste. Book Chapter•10.1007/978-3-031-18219-8_8.

Nikitin, A.A. (2022). Organization of the National Police activities as a subject of the security and defense sector, Bulletin of Kharkiv National University of Internal Affairs/ Journal Article•10.32631/v.2022.2.18

Pereira, A. (2014). The Challenges of Nation-State Building, Book Chapter - 10.22459/NE.09.2015.02/

Simonsen, S.G. (2009). The role of East Timor's security institutions in national integration – and disintegration, Journal Article - 10.1080/09512740903329715, Peace Research Institute Oslo,  Pacific Review , (Taylor & Francis Group) - Vol. 22, Iss: 5, pp 575-596

Lampiran Paper 1, artikel dari Ukraina: 

Organization of the National Police Activities as a Subject of the Security and Defense Sector

Conclusions from the Paper

The paper presents several key conclusions regarding the organization of the National Police's activities within the security and defense sector. Here are the main points:

• Definition of Security and Defense Sector: The author formulates a specific definition of the security and defense sector based on an analysis of existing scholarly works. This definition is crucial for understanding the role of the National Police within this framework.
• Need for International Experience: It is emphasized that studying and applying the experiences of international organizations such as NATO, the EU, and the OSCE is essential. This approach aims to improve national legislation and address existing gaps in the legal framework governing the National Police's operations in security and defense.
• Powers of the National Police: The paper establishes that the powers of the National Police are broad and aimed at protecting Ukraine's national interests. This includes safeguarding against internal and external threats, ensuring state sovereignty, and maintaining territorial integrity.
• Compliance with Principles: A critical conclusion is that police officers must adhere to various principles during their duties. These include the rule of law, respect for human rights, legality, transparency, political neutrality, and community engagement. Compliance with these principles is deemed essential for effective policing.
• Proposed Legal Revisions: The author suggests specific amendments to existing laws, such as the Law of Ukraine “On the National Police” and the Law of Ukraine “On the National Security of Ukraine.” These changes aim to clearly define the police's role as a subject of the security and defense sector and outline specific national security tasks that require police involvement. This would enhance the National Police's effectiveness in fulfilling its responsibilities.

In summary, the paper advocates for a comprehensive approach to organizing the National Police's activities, emphasizing the importance of legal clarity, adherence to principles, and learning from international best practices to strengthen Ukraine's security and defense framework.

Lampiran  Paper 2: 

Constitutional Exception as the Basis for Security Sector Reform in Timor-Leste

Conclusions From The Paper:

The paper does not specify the primary responsibilities of the National Police of Timor-Leste in maintaining internal security. It focuses on the legal regime and reforms related to national security and the development of military and police forces.

The paper discusses the legal framework surrounding national security in Timor-Leste, particularly focusing on the implications of constitutional exceptions. Here are the key conclusions drawn from the paper:

• Foundation of Legal Regime: The legal regime governing national security in Timor-Leste is fundamentally based on responses to constitutional exceptions. This framework was established following the country's independence in 2002 and was significantly influenced by the crises experienced in 2006 and 2008. These events prompted the formation of joint military and police taskforces, which have been crucial in shaping the current security landscape.

• Impact of Past Crises: The crises of 2006 and 2008 served as critical learning experiences that informed the legal structures for organizing and developing military and security forces. The lessons learned from these crises have been integrated into the traditional doctrines of national security, emphasizing the need for a robust legal framework to address security challenges.

• Legal Reforms and Testing: The legal reform initiated in 2010 was put to the test during Operation “Hanita” in 2015. This operation was pivotal in assessing the effectiveness of the new legal structures and led to the approval of the Strategic Concept on National Defence and Security in 2016. This indicates a proactive approach to refining security policies based on practical experiences.

• Ongoing Challenges: Despite the establishment of these legal regimes, the paper highlights that there are still significant challenges in their implementation. These challenges must be addressed to ensure that the Defence and Police Forces operate effectively under the Rule of Law, especially during peacetime. The ongoing difficulties suggest that while the framework is in place, practical application remains a critical area for improvement.

• Importance of Rule of Law: The emphasis on building a system of Defence and Police Forces under the Rule of Law is a central theme. This approach is essential for maintaining stability and security in Timor-Leste, ensuring that the forces operate within a legal and ethical framework. 

• In summary, the paper underscores the importance of a well-structured legal regime for national security in Timor-Leste, shaped by historical crises, ongoing reforms, and the necessity of addressing implementation challenges to uphold the Rule of Law.